PENELANTAAN ANAK MERUPAKAN SALAH SATU PERBUATAN HUKUM

PENELANTAAN ANAK  MERUPAKAN SALAH SATU PERBUATAN  HUKUM

( Oleh  : Elys Sudarwati, SH )

Anak adalah kader pelanjut generasi,  pelindung orang tua  dikala lemah dan renta. Anak  adalah buah alami, hasil dari kekuatan rasa cinta kasih sayang antara suami istri sebagai berkat dari Tuhan untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang rukun damai  bahagia dan  sejahtera.   Banyak pasangan suami istri yang tidak siap menunaikan tugasnya, sehingga  anak lahir tanpa perencanaan,  sehingga tidak  dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan wajar.  Anak merupakan  harapan masa depan orang tua, keluarga,  bangsa dan negara.  Anak  membutuhkan kasih sayang yang  utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya,  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Hak Asasi Manusia ( HAM ).  Jika  orang tua tidak ada dan tidak  mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pihak  lain dapat menggantikan peran orang tua tersebut yang dikarena  atau kehendak sendiri atau  karena ketentuan  hukum  yang disertai dengan  kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pihak lain, maka  anak akan  menjadi tanggung  jawab  negara  karena anak adalah tunas bangsa dan potensi bangsa serta generasi  muda penerus  cita-cita perjuangan bangsa yanng memiliki peran srategis dalam pembangunan bangsa dimasa mendatang. Salah satu dari hak-hak  anak secara universal  adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental,  penelantaraan / perlakuan salah  ( eksploitasi  ) dan penyalahgunaan seksual serta hak  memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.

Permasalah multidimensi  yang dialami  keluarga, yaitu antara lain kehidupan  perekonomian  yang tidak stabil, masalah dipekerjaan,  masalah rumah tangga, ketidak  harmonisan didalam keluarga  dll,  sering kali  memicu orang tua masuk dalam kekecewaannya, kegelisahannya, dan  ketidak stabilan kehidupannya,  dengan melakukan  kekerasan fisik ataupun seksual kepada anaknya. Sementara dari pihak anak sebagai individu yang  masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah,  dengan kondisi seperti ini, anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya. Disini lain,  dengan keberadaan anak diatas  sering kali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada  anak. Hal ini menunjukan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka  mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara yang  melampaui batas  kewenangannya. Karena itu program  pranikah tidaklah cukup memadai untuk menyelesaikan masalah ini, seharusnya pemerintah sedari  dini melakukan penyiapan secara sistimatis  untuk mencegah kasus penelantaraan  anak  melalui pendidikan, ekonomi  dan pemberlakukan sanksi yang akan menyokong  ketahanan keluarga.  Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi  dalam menjawab kasus  penelantaraan  anak,  dan alasan  ini  diterima masyarakat seperti  hal yang  wajar. Anak-anak begitu renta terhadap tindak  kekerasaan dan kejahatan, namun sering kali penelantaraan anak oleh orang  tua dan keluarga belum dianggap sebagai  kejahatan. Penelantaraan merupakan akar dari kejahatan yang terselubung dan  bersembunyi dibalik wacana kemiskinan.

Didalam  negara yang demokratis,  hal-hal individu selalu dilindungi  oleh  Undang-Undang yang demokratis yang berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara dan perlindungan individu  ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa kecuali terhadap  anak. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,  tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi secara  optimal sesuai dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan diskriminasi.

Dalam hal  penegak hukum atas kekerasan terhadap anak  di  Indonesia masih berada dalam posisi yang masih rendah.  Hal  ini dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelaah dan menafsirkan hukum, sehingga banyak dikalangan penegak  hukum yang masih  memakai KUHP dalam tuntutannya dipersidangannya,  padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir semuanya dalam UU No.23 tahun 2002. Harmonisasi berbagai UU yang  memberikan perlindungan kepada  anak dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang sepenuhnya dapat dilakukan dengan  baik.  Penegak  hukum masih setengah hati dalam menindak  pelaku serta koordinasi pihak-pihak  yang ditunjuk  untuk  melaksanakan amanat UU belum bekerja dengan maksimal. Negara belum menerapkan standart prosedur keamanan dan  kesejahteraan sehingga batasan konsep pemeliharaan dan penelantaraan anak masih kabur.

Akar kejahatan penelantaraan  anak  berasal dari rumah. Relasi dalam keluarga perlu diperbaiki dan peran konseling keluarga akan dibutuhkan. Masa depan  bangsa ada ditangan anak-anak,  karena itu kesejahteraannya menjadi kewajiban bersama dengan melindungi mereka dari berbagai tindakan  kekerasan termasuk penelantaan. Semoga tulisan ini bisa menjadi  berkat  untuk  kita semua agar  selalu lebih memperhatikan anak-anak, dan tidak ada lagi kasus  tentang penelantaan anak di Indonesia.


Share this :

Berita "Berita Lembaga" Lainnya