ARTIKEL YLPHS: POLIGAMI

POLIGAMI SEBAGAI KEJAHATAN DALAM PERKAWINAN

( Ellys Sudarwati, SH. YLPHS )

                                                                                                                                          

Menanggapi maraknya pemberitahuan seputar pemberian anugerah "Poligami Arwad " terhadap para suami yang dinilai "sukses" berpoligami. Fakta seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang ditimbulkan, penderitaan tersebut dialami baik terhadap istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak mereka. Bentuk-bentuknya antara lain mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman teror serta pengabaikan hak seksual istri, sementara banyak poligami yang dilakukan tanpa alasan yang sah.

Poligami dimasyarakat menimbulkan pro dan kontra, ada beberapa alasan mengapa poligami di tolak :

  1. Menyangkut aspek keadilan bagi perempuan, karena perhatian suami yang melakukan poligami akan terbagi dan sehingga suami tidak mungkin bisa berbuat adil, dan biasanya fokus perhatian suami pada istri yang paling muda.
  2. Karena ada perasaan yang tersakiti, karena pada intinya poligami hanya memenuhi kehendak dan kepuasan laki-laki saja tanpa melihat dari kepentingan perempuan.
  3. Poligami adalah kejahatan perkawinan, karena poligami mengkhianati cinta dan kasih sayang dalam perkawinan.

Disamping itu ada pihak-pihak yang menyetujui poligami, dengan alasan tertentu antara lain ;

  1. Faktor agama, dimana itu merupakan bagian dari pengamalan agama Islam. Faktor agama ini juga terkait dengan ajaran yang dilarang agama yaitu berzina.
  2. Kejujuran dan keterbukaan dari suami, disini ada sebagian wanita yang menghargai suaminya jujur dan terbuka dari pada berbohong.

Dari sini dapat dilihat ada semacam penafsiran ajaran agama yang keliru. Nampaknya masyarakat tidak siap dengan kenyataan yanng dihadapinya. Persoalannya adalah mengapa ketika sudah mengetahui bahwa poligami tidak menguntungkan tetapi masih ada saja yang setuju tentang poligami. Penyebabnya bisa dikaji, mungkin adanya doktrin-doktrin, nilai-nilai atau hukum yang memberi peluang mereka untuk mengatakan bahwa poligami itu baik-baik saja. Ketika selalu merujuk pada aspek-aspek keagamaan dengan ayat-ayat yang ada dan alasan melaksanakan sunnah Nabi, sebagai masyarakat yang taat agama tentu menjadikan hal ini sebagai bagian dari kenyakinannya. Padahal dalam wacana keagamaan, pemahaman tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhadmad SAW sudah selayaknya ditafsirkan kembali, seperti yang banyak dilakukan ulama kontempoter akhir-akhir ini, karena penafsiran yang keliru akibatnya berdampak pada ketidakadilan bagi sejumlah perempuan.

Namun demikian satu hal yang menggembirakan  dari pendapat mayoritas masyarakat adalah penolakan yang tegas dari konsisten terhadap argumentasi-argumentasi agama tentang poligami. Agama menurut kebayakan  masyarakat hanya dijadikan alat legitimasi untuk meneguhkan keinginan laki-laki, masyarakat sangat nyakin bahwa ajaran agama tidak sekejam itu untuk memperlakukan perempuan. Disini ada perbedaan poligami yang dilakukan Nabi Muhahmad memang untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, tetapi poligami yang dilakukan oleh laki-laki sekarang hanya untuk kebutuhan nafsu saja.

Praktek poligami sendiri pada hakekatnya merupakan satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 CEDAW yang diratifikasikan melalui UU No. 27 tahun1984 telah dengan tegas menyebutkan diskriminasi terhadap perempuan artinya setiap perbedaan, pengucilan, pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekomoni, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin pengadilan. Izin dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istrti karena alasan lain. Dalam berpoligami juga diharuskan adanya persetujuan istri atau istri-istri, namun persetujuan istri ini tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau sebab-sebab lain.

Pernyataan pasal tersebut mencerminkan bahwa perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris atau keturunan saja dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan bermasalah dengan kemampuan fisik atau biologisnya. Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai "sex provider" dan secara keseluruhan mencerminkan ideologi "phallesentris" yaitu sistem nilai melalui ketentuan ini dilegitimasi yang berpusat pada kepentingan atau kebutuhan suami saja.

Dari uraian tersebut diatas bisa kita simpulkan bahwa wanita yang mau dipoligami suaminya kerena alasan-alasan ekonomi dan agama, hal ini terjadi karena perempuan secara ekonomi sangat tergantung pada suami, sementara pengetahuan tentang agama sangat rendah, maka mereka pasrah saja ketika suami mereka meminta ijin untuk menikah lagi, dan juga laki-laki yang berpoligami bukanlah manusia yang mempunyai hati, sebab laki-laki tersebut telah merendahkan harkat perempuan dan menjadikan perempuan menjadi sebuah layanan jasa seks atau sebuah milik pribadi, hal ini sungguh tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu seharusnya pemerintah mengaji ulang UU no 1 tahun 1974 karena pada pasal 3.4 dan 5 sangatlah memojokkan kaum perempuan saja tanpa melihat penderitaan wanita apabila dipoligami oleh suaminya.

 

Perlu dampingan Hukum ??  Yayasan Lembaga Pelayanan Hukum Salatiga  beralamat di Jl. Dr. Sumardi No. 10 Salatiga ( SINODE GKJ ) , Telp. 0298 - 327138  SIAP  untuk membantu  siapa saja yang membutuhkan  pendampingan hukum dan konsultasi Hukum. Kami Siap melayani dari hari Senin - Jumat , Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 . Pendampingan yang dilakukan adalah : Permasalahan Hukum Perdata (seperti : Perceraian, Warisan, Sengketa tanah, Hutang Piutang dll), Pendampingan Pidana, juga Pengurusan Sertifikat .  Pendampingan  dan konsultasi terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang : Agama , denominasi , suku, dan wilayah/ kota.  Silahkan datang kami siap membantu, Privacy Klien menjadi tugas utama kami.

 


Share this :

Berita "Artikel Lepas" Lainnya